Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Sebelumnya menetapkan Upah Minimum Propinsi, Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi akan melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tetapi apa yang dimaksud survey KHL, komponen kebutuhan hidup apa yang disurvey dan mekanisme standarisasi KHL hingga menjadi penetapan Upah Minimum.

KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Sejak diundangkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4.

lebih jauh mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Standar KHL terdiri dari :

• Makanan & Minuman (11 item)
• Sandang (9 item)
• Perumahan (19 item)
• Pendidikan (1 item)
• Kesehatan (3 item)
• Transportasi (1 item)
• Rekreasi dan Tabungan (2 item)

komponen-komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) :

No	Komponen	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan
I	MAKANAN DAN MINUMAN
	1. Beras  Sedang	Sedang	10 kg
	2. Sumber Protein :
	a. Daging	Sedang	0.75 kg
	b. Ikan Segar	Baik	1.2 kg
	c. Telur Ayam	Telur ayam ras	1 kg
	3. Kacang-kacangan : tempe/tahu	Baik	4.5 kg
	4. Susu bubuk	Sedang	0.9 kg
	5. Gula pasir	Sedang	3 kg
	6. Minyak goreng	Curah	2 kg
	7. Sayuran	Baik	7.2 kg
	8. Buah-buahan (setara pisang/pepaya)	Baik	7.5 kg
	9. Karbohidrat lain (setara tepung terigu)	Sedang	3 kg
	10. Teh atau Kopi	Celup/Sachet	4 Dus isi 25 = 75 gr
	11. Bumbu-bumbuan	Nilai 1 s/d 10	15%
	JUMLAH
II	SANDANG
	12. Celana panjang/ Rok	Katun/sedang	6/12 potong
	13. Kemeja lengan pendek/blouse	Setara katun	6/12 potong
	14. Kaos oblong/ BH	Sedang	6/12 potong
	15. Celana dalam	Sedang	6/12 potong
	16. Sarung/kain panjang	Sedang	1/12 helai
	17. Sepatu	Kulit sintetis	2/12 pasang
	18. Sandal jepit	Karet	2/12 pasang
	19. Handuk mandi	100cm x 60 cm	2/12 potong
	20. Perlengkapan ibadah	Sajadah, mukena	1/12 paket
	JUMLAH
III	PERUMAHAN
	21. Sewa kamar	Sederhana	1 bulan
	22.Dipan/ tempat tidur	No.3 polos	1/48 buah
	23. Kasur dan Bantal	Busa	1/48 buah
	24. Sprei dan sarung bantal	Katun	2/12 set
	25. Meja dan kursi	1 meja/4 kursi	1/48 set
	26. Lemari pakaian	Kayu sedang	1/48 buah
	27. Sapu	Ijuk sedang	2/12 buah
	28. Perlengkapan makan
	a. Piring makan	Polos	3/12 buah
	b. Gelas minum	Polos	3/12 buah
	c. Sendok garpu	Sedang	3/12 pasang
	29. Ceret aluminium	Ukuran 25 cm	1/24 buah
	30. Wajan aluminium	Ukuran 32 cm	1/24 buah
	31. Panci aluminium	Ukuran 32 cm	2/12 buah
	32. Sendok masak	Alumunium	1/12 buah
	33. Kompor minyak tanah	16 sumbu	1/24 buah
	34. Minyak tanah	Eceran	10 liter
	35. Ember plastik	Isi 20 liter	2/12 buah
	36. Listrik	450 watt	1 bulan
	37. Bola lampu pijar/neon	25 watt/15 watt	6/12 (3/12) buah
	38. Air Bersih	Standar PAM	2 meter kubik
	39. Sabun cuci	Cream/deterjen	1.5 kg
IV	PENDIDIKAN
	40. Bacaan/radio	Tabloid/4 band	4 buah/ (1/48)
	JUMLAH
V	KESEHATAN
	41. Sarana Kesehatan
	a. Pasta gigi	80 gram	1 tube
	b. Sabun mandi	80 gram	2 buah
	c. Sikat gigi	Produk lokal	3/12 buah
	d. Shampo	Produk lokal	1 botol 100 ml
	e. Pembalut atau alat cukur	Isi 10	1 dus/set
	42. Obat anti nyamuk	Bakar	3 dus
	43. Potong rambut	Di tukang cukur/salon	6/12 kali
	JUMLAH
VI	TRANSPORTASI
	44. Transportasi kerja dan lainnya	Angkutan umum	30 hari (PP)
	JUMLAH
VII	REKREASI DAN TABUNGAN
	45. Rekreasi	Daerah sekitar	2/12 kali
	46. Tabungan	(2% dari nilai 1 s/d 45)
	JUMLAH

Mekanisme proses penetapan Upah Minimum berdasarkan standar KHL dilakukan:

• Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota membentuk tim survei yang anggotanya terdiri dari unsur tripartit: perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi.
• Berdasarkan Kepmen No. 17 tahun 2005 yang mengatur standar KHL, tim survei Dewan Pengupahan melakukan survei harga untuk menentukan nilai harga KHL yang nanti hasilnya akan diserahkan kepada kepala daerah (Gubernur dan atau Bupati/Walikota) masing-masing.
• Survei dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d September , sedang untuk bulan Oktober s/d Desember dilakukan prediksi dengan membuat metode least square. Hasil survei tiap bulan tersebut kemudian diambil rata-ratanya untuk mendapat nilai KHL.
• Nilai KHL ini akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan bersangkutan.
• Berdasarkan nilai harga survei itu, Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan faktor lain seperti: produktivitas, pertumbuhan ekonomi, usaha yang paling tidak mampu, kondisi pasar kerja dan saran/pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota.
• Gubernur nantinya akan menetapkan besaran nilai upah minimum. Penetapan Upah Minimum ini dilakukan 60 hari sebelum tanggal berlakunya yaitu setiap tanggal 1 Januari.

Komponen Upah Minimum adalah :

Upah Minimum = Gaji Pokok + Tunjangan Tetap

Dalam Undang-Undang, ada 3 (tiga) komponen upah yaitu gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.

Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-07/Men/1990 tentang Pengelompokan Upah dan Pendapatan Non Upah :

a. Gaji Pokok

Gaji pokok adalah adalah imbalan dasar (basic salary) yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

b. Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu (penjelasan pasal 94 UU No. 13/2003). Tunjangan tetap tersebut dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan isteri dan/atau tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan daerah tertentu.

c. Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan Tidak Tetap adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap dan dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transpor dan/atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran.

Upah minimum TIDAK setara dengan gaji pekerja tiap bulannya (gaji pokok+tunjangan tetap+tunjangan tidak tetap) karena Apabila kita merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang (UU) no.13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, komponen Upah Minimum hanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap tidak termasuk dalam komponen Upah Minimum. Besarnya gaji pokok sekurang-kurangnya harus sebesar 75 % dari jumlah Upah Minimum.

UPAH MINIMUM = GAJI POKOK (75% dari Upah Minimum) + TUNJANGAN TETAP (25% dari Upah Minimum)

Contoh : Upah Minimum Provinsi Jakarta sebesar Rp. 1.529.150. Apabila Anda bekerja di DKI Jakarta, perusahaan dilarang membayar pekerja tersebut dengan upah yang lebih rendah dari Rp 1.529.150. Perusahaan juga harus memberikan gaji pokok sekurang-kurangnya 75% dari Rp. 1.529.150 yakni sebesar Rp. 1.146.862. Jadi apabila gaji keseluruhan Anda Rp. 1.600.000 (yang notabene lebih besar dari UMP Jakarta) akan tetapi gaji pokok Anda hanya sebesar Rp. 900.000 (kurang dari 75% UMP Jakarta) maka Anda telah dibayar dibawah Upah Minimum DKI Jakarta.

Pada prakteknya, sering kali jumlah tunjangan menjadi lebih besar dari gaji pokok yang diterima oleh seorang pekerja. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan salah pengertian di dalam hubungan kerja yang akhirnya akan dapat mengganggu hubungan antara pengusaha dengan pekerja.

Karena tunjangan yang diberikan besar maka jumlah gaji keseluruhan (take home pay) dirasa telah melebihi Upah Minimum, padahal Upah Minimum hanya terdiri dari Gaji pokok + tunjangan tetap saja.

Sumber :

• Gajimu.com
• Indonesia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
• Sidauruk, Markus (2011). Kebijakan Pengupahan di Indonesia. Jakarta
• Kampanye Upah Minimum, KSBSI – WageIndicator